Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bahwa daya saing Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kerap dipertanyakan sejumlah pihak. Untuk itu, dia memberikan empat poin yang menjadi kunci meningkatkan daya saing Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN.
Pertama, sebut Dia dalam hal sektor keuangan atau permodalan ada;ah dengan menurunkan bunga pinjaman guna menggenjot usaha di dalam negeri. “Modal di Indonesia lebih mahal dibanding negara lain. Karena itu bunga harus dikecilkan supaya orang menanam pohon lain,” jelasnya di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (11/1/2015).
“Karena itu, bunga untuk usaha kecil harus single digit sehingga enterpreneurship tumbuh. Kalau mau investasi, perbankan dengan mengharap bunga tinggi, no more. Ini peringatan yang harus disampaikan, bukan jamannya lagi bunga tinggi,” lanjutnya.
Kedua, menurutnya harus ada perbaikan sistem logistik nasional. Lantaran kurang memadainya infrastruktur Tanah Air menyebabkan tingginya biaya logistik dalam negeri. Maka itu, Dia menerangkan pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memperbesar anggaran dalam Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) 2016.
“APBN 2016 khusus infrastruktur itu naik 50% atau Rp310 triliun. Kita harapkan investasi dari swasta masuk ke listrik, masuk ke jalan tol lebih besar lagi sehingga kita harapkan investasi bisa sampai USD6 miliar untuk infrastruktur saja,” ungkapnya
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah harus membuat gebrakan dengan memulai proyek pembangunan infrastruktur lebih cepat dari biasanya. Jika dulu proyek infrastruktur baru dimulai Juni atau Juli, kini lelang proyek telah dimulai sejak awal tahun.
“Ekonomi kita hanya tumbuh 4% dulu akibat penyelesaian anggaran pemerintah sebelumnya. Sekarang kita lebih cepat lima bulan untuk penyelesaian proyek. Kalau dulu, proyek baru mulai Juni sekarang di Januari, jadi proyek semua jalan lebih awal. Karena itu kita akan lebih baik dari sistem infrastruktur dan penyelenggaraannya,” terang JK.
Ketiga, terkait dengan penyediaan energi. Pemerintah sendiri tahun lalu telah menandatangani proyek ketenagalistrikan sebesar 19 ribu megawatt (MW). Tahun ini, diperkirakan ditandatangani 20 ribu MW kontrak baru untuk penyediaan energi.
“Penggunaan listrik sangat prioritas. IPP (Independent Power Procedur) diharapkan selesai kontraktualnya tahun ini. Listrik akan dipenuhi dengan harga bersaing dari Singapura, Filipina dan negara lain. Kita harus bersiang dalam sisi energi,” harapnya.
Terakhir Dia mengungkapkan harus ada perbaikan birokrasi. Pemerintah telah mencoba melakukan perbaikan birokrasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi dan deregulasi setiap dua pekan.
“Indonesia dengan memperbaiki empat hal tadi yakni financial sector, logistik, energi dan birokrasi akan menjadi kekuatan yang sulit tersaingi di banyak negara lain. Apalagi dengan berlakunya MEA. Dan kalau ini kita jalankan tentu akan dapat hasil lebih baik,” pungkas JK.
dikutip dari: http://ekbis.sindonews.com/
